TUGAS KELOMPOK
TIM TRANSISI JOKOWI-JK vs PEMERINTAHAN SBY
DISUSUN OLEH :
MUH. LUKMAN
SANDI
RUSLI
PEMDIDIKAN ULAMA TARJIH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
TIM TRANSISI JOKOWI-JK
Bentuk Tim
Transisi Jokowi-JK
Dengan pembentukan
Tim Transisi, Jokowi menginginkan proses transisi kekuasaan dari SBY kepada
dirinya berjalan mulus. Adapun berikut inti dari sembilan program Nawa Cita
yang diusung Jokowi-JK:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu, yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu, yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
Tugas Tim
Transisi Jokowi-JK
1.
Mempersiapkan
hal-hal strategis berkaitan dengan pembahasan APBN 2015
2.
Mempersiapkan
konsep kelembagaan pemerintahan di bawah presiden, baik kantor kepresidenan
maupun arsitektur kabinet.
3.
Mempersiapkan
agar program-program yang bisa dilakukan dipercepat. Misalnya Kartu Indonesia
Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sehingga betul-betul nantinya bisa diberikan
ke masyarakat.
4.
Selain
itu, tanggung jawab kelima orang tersebut juga mencakup, antara lain,
komunikasi politik, mengelola kelompok-kelompok kerja, dan bertugas menjabarkan
seluruh visi-misi serta program aksi Jokowi-JK ke dalam paket kebijakan. Kantor
Transisi juga dilengkapi oleh beberapa penasihat senior dan satuan tugas
khusus.
SBY Kritik Tim
Transisi Jokowi-JK
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang langsung masuk
ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep transisi yang digadang,
menurut SBY, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan
kepemimpinan. Pemerintahan KIB II memang berkomitmen membantu presiden terpilih
memulai pemerintahan selanjutnya. Komitmen ini didasarkan pada pengalaman tak
terjadinya transisi pemerintahan pada 2004. Namun, SBY tak setuju adanya proses
transisi yang tanpa koordinasi.
Melalui Sekretaris Kabinet Dipo
Alam, SBY meminta Tim Transisi untuk berkoordinasi lebih dulu dengan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi
Silalahi. Koordinasi juga penting karena proses komunikasi yang terjadi antara
Tim Transisi dan kementerian selama ini menimbulkan banyak kebingungan dan
salah paham. SBY mengklaim kerap mendapat aduan dari kementerian dan lembaga
yang tak mengerti harus berbuat apa terhadap permintaan Tim Transisi.
SBY mengklaim, melalui pesan singkat mendapat laporan dari anggota kabinet dan lainnya tentang undangan sejumlah tim yang mengatasnamakan Tim Transisi. namun, materi dan pembahasan kurang relevan karena menjadi masalah pemerintahan KIB II.
SBY mengklaim, melalui pesan singkat mendapat laporan dari anggota kabinet dan lainnya tentang undangan sejumlah tim yang mengatasnamakan Tim Transisi. namun, materi dan pembahasan kurang relevan karena menjadi masalah pemerintahan KIB II.
Tanggapan Tim
Transisi Jokowi-JK atas kritikan Pemerintahan SBY
Deputi Tim Transisi, Hasto Kristianto, menuturkan,
pihaknya akan menerima semua kritikan yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) terhadap tim transisi. Terkait kritikan itu, tim transisi akan
memperbaiki mekanime koordinasi. Sebenarnya
pihaknya tidak ada niatan sama sekali untuk mencampuri pemerintahan SBY.
Menurut dia, pihaknya hanya ingin meminta data-data, terkait program yang harus
dilanjutkan, atau ditambahkan oleh pemerintahan Joko Widodo - JK nantinya.
Bahkan tim transisi Jokowi - JK sudah merumuskan rencana selama tiga bulan ke
depan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP). Tim transisi akan menegaskan pihak yang memiliki otoritas langsung di
tim transisi adalah staf yang ditunjuk Jokowi. Dalam hal ini, diketuai oleh
Ketua Tim Transisi, Rini M. Soemarno Soewandi.
Sebelumnya, Presiden SBY menegur Tim Transisi pemerintahan Joko
Widodo-JK yang langsung masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep
transisi yang digadang, menurut SBY, tak berarti membuat ada dua pemerintahan
bersama di masa peralihan kepemimpinan. Dalam rapat itu, SBY
menyatakan pemerintahannya memang berkomitmen membantu presiden terpilih
memulai pemerintahan selanjutnya. Komitmen ini didasarkan pada pengalaman tak
terjadinya transisi pemerintahan pada 2004. Namun, SBY tak setuju adanya proses
transisi yang tanpa koordinasi.
PEMERINTAHAN SBY
- 1.1.1 Latar Belakang
Fungsi politik merupakan
usaha-usaha peremusan khendak/kemauan dari pada Negara (the formulation of the
will of the state). Dengan demikian politik itu bersangkut paut dengan Negara
dan dengan sendirinya juga bersangkut paut dengan pemerintahan dan kekuasaan.
Sebaliknya dengan fungsi, Administrasi Negara merupakan usaha-usaha
melaksanakaan kehendak dari pada Negara (the execution of the will of the
state).
Layaknya seorang pemimpin, SBY
banyak mendapatkan penilaian, kesan dan kritik publik. Dalam berbagai media dan
kesan banyak pengamat, SBY adalah sosok pemimpin yang peragu, lamban dan tidak desisive.
Oleh karena itu, menurut mereka, SBY dianggap tidak cocok untuk meminpin negara
yang masih tertimpa krisis seperti Indonesia.
seorang presiden, harus
mempunyai segudang kualitas, seperti handal menangani kebijakan, sigap dalam
mengambil keputusan, judgment yang matang, intelektualitas yang tinggi,
inovatif, berani mengambil resiko, adaptif, naluri yang tajam, kepedulian
terhadap masalah, tangguh mental, mau interospeksi dan belajar dari kesalahan,
mampu menentukan prioritas, gigih mencari solusi, mampu memabaca perubahan
zaman dan tren dunia, mampu beradaptasi, akhlak yang baik, dan lain-lain.
Jika kita dapat mengenal baik
dan dekat dengan pemimpin kita sangatlah mudah mengetahui bagai mana sepak
terjang pemimpin kita itu dalam kinerja pemerintahannya, tetapi lain halnya
dengan mengenal hanya menggunakan rasa praduga dan isu politik yang menjatuhkannya,
kesan negatif terhadap kepemimpinan SBY seperti peragu dan lamban tidak akan
ada lagi. Yang terjadi justeru sebaliknya, kita akan berpandangan bahwa SBY
adalah sosok pemimpin yang mempunyai leadership type yang kokoh dan
pemimpin yang mempunyai kualitas yang mapan.
Kualitas itu bisa dilihat saat
dia menyelesaikan berbagai persoalan yang menimpa negeri ini. Dalam
menyelesaikan masalah Tsunami di Aceh, seumpamanya, dia menanganinya dengan
tepat dan cepat. Dia meninjau langsung kelapangan saat ada bencana. Pada saat
terjadi bencana Tsunami tersebut, SBY berada di Nabire Papua yang tertimpa
Gempa lebih dulu. SBY langusng terbang ke Aceh setelah mendengar berita bencana
yang meluluhlantahkan Aceh tersebut
Dalam hal ini penulis
merangkum perjalanan politik sepak
terjang Dr.H.Susilo Bambang
Yudhoyono. Bagaimana beliau selama dua periode memimpin indonesia ini yang
penduduknya kaya akan budaya dan adat, yang wilayah teroterialnya berupa
nusantara kaya akan kekayaan alam dan tidak luput juga kaya akan perpolitikannya
karna diera pemerintahan SBY ini keran demokrasi sangatlah terbuka lebar bagi
rakyatnya yang pada akhirnya adalah salah satu menjadi faktor kaya akan
perpolitikannya.
2.1.1 Biografi presiden susilo bambang yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono
adalah presiden RI ke-6. Berbeda denganpresiden sebelumnya, beliau merupakan
presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu
Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab
disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama
Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi
Wibowo.
Pensiunan jenderal berbintang
empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah
prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara
ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau
dikaruniai dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan
menyamai jejak dan prestasi SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih
penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik
SMA Taruna Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi).
Pendidikan SR adalah pijakan
masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima,
beliau untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional
(AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri.
SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah
idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin
keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara
dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus
SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung
masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10
November Surabaya (ITS).
Namun kemudian, SBY justru
memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa
Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri untuk
masuk Akabri. Tahun 1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah,
setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus
Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan,
SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, belaiu meraih
predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi
Makasaya.
Pendidikan militernya
dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976),
Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983)
dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti
Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di
Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff
College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari
Webster University AS. Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku
jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di
Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun
1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit.
2.1.2 Politik Dalam Demokratisasi Era SBY
Berjalan Baik
Indonesia
adalah Negara yang menganut sistem demokrasi pancasila. Dalam arah kebijakan
pembangunan Indonesia dibawah pemerintahan SBY baik jangka panjang maupun
menengah, pemerintah berupaya mengajak segenap komponen bangsa untuk
bersama-sama menyukseskan program-program dan kebijakan pemerintah.
Di pemerintahan SBY, kita melihat betapa
proses demokrasi berjalan lancar. Pesta demokrasi dalam pemilu presiden,
memberikan signal positif bahwa pemerintahan yang dipimpin SBY-Budiono berhasil
mengawal agenda reformasi demokrasi berjalan direl yang tepat.
Olehnya
itu, seluruh masyarakat Indonesia di negeri ini berperan serta dalam pesta
demokrasi memilih pemimpin yang bervisi memberantas korupsi, selalu bekerja
keras. Sistem demokrasi harus terus digelorakkan. Merawat system ini pun berada
di pundak masyarakat Indonesia.
Demokrasi dalam pemerintahan SBY, memberikan
ruang yang maksimal kepada semua elemen masyarakat yang tergabung dalam Ormas,
LSM, Lembaga, Komunitas, Mahasiswa untuk mengekspresikan pendapat dan
inovasinya kedalam sistem pembagunan Indonesia.
Demokrasi
kita telah berjalan maju, meski dalam perjalanan kerap kali mengalami benturan,
hambatan, bahkan diciderai oleh pelaku demokrasi itu sendiri. Media sebagai
pilar ke tiga demokrasi yang ikut meramaikan sosialisasi peran dan fungsi
demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harusnya mampu menjadi
benteng akal sehat, pencetus, pelopor, pengawal, proses demokrasi yang sehat
dan bermartabat.
Di
bawah kepemimpinan SBY, kita mampu bersama-sama untuk ikut melebur mewujudkan
cita-cita membangun Indonesia lebih ramah, lebih sejahterah dan lebih
bermartabat.
2.1.3 KEKURANGAN DARI SISTEM DEMOKRASI ERA SBY
Di era kepemimpinan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono SBY), kebebasan demokrasi diakui, tapi hukum tidak
tegak. Akibatnya semua serba transaksional dan korupsi kian jadi.“Sekarang ini
dimana-mana serba korupsi dan serba dibeli. Itu karena demokrasi tanpa disertai
penegakan hukum. Sekarang justru kekuasaan mengangkangi hukum,”.
Dalam kondisi seperti inilah,
Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terus-menerus mengajak masyarakat untuk jangan
sampai terlupa dengan kasus-kasus besar korupsi, seperti skandal Bank Century,
mafia pajak, dan lainnya. Untuk itu, mengadakan kegiatan untuk mengangkat
buku-buku yang membongkar korupsi besar di negeri ini untuk diadili dalam suatu
Mahkaham Intelektual (MI).
MI ini gagasan aktivis GIB
untuk melawan korupsi. MI didesain mirip pengadilan sebagai forum pertanggung
jawaban publik mengenai korupsi dan penyalahgunaan wewenang para pejabat
publik.
Sementara itu, pakar politik
dari UI Boni Hargens menyatakan, sekarang ini sudah begitu banyak kritik keras
disampaikan, tapi semuanya lewat begitu saja. “Sekarang sudah sampai pada
kata-kata sudah tak bermakna lagi. Semua sudah keluar, tapi tidak ditanggapi
untuk perbaikan negara.”
Pada pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi
Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan
bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Akan tetapi bantuan tersebut di
berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di
Negara Indonesia.
Pada pemerintahan SBY dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus bank century ini. Kondisi perekonomian pada masa
pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca
krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
Bank Indonesia (BI)
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 - 6 persen pada
2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek
ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan
ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal
perekonomian Indonesia.
Kinerja ekspor nonmigas
Indonesia yang pada triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni
mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu
penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan
pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
negara.
Masalah-masalah besar lain pun
masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh
seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan
vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan.
Kabinet Indonesia Bersatu
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia
Bersatu jilid I dan II. Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu merupakan
bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan
presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di
Indonesia, sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden
Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Dr. Boediono yang merupakan bentuk
pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014).
2.1.5 Pemerintahan Indonesia
Bersatu Jilid II Pada Era SBY-Boediono
Pada pemerintahan Indonesia
Bersatu Jilid II pada era SBY-JK, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia
menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
negara yaitu :
1.
BI rate
2
Nilai tukar
3
Operasi moneter
4
Kebijakan makroprudensial
untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan
ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Indonesia.
Beberapa pengamat ekonomi
bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan
dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama
BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China). Krisis global yang terjadi pada tahun
2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat
negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan,
Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada
tahun 2009. Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia
internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan
tempat berinvestasi.
Dua efeknya yang sangat terasa
adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang
sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang
meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.
Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia.
Sistem ekonomi bangsa
Indonesia dibawah pemerintahan SBY-Boediono masih belum terbebas dari hegemoni
sistem kapitalis yang menggrogoti sendi-sendi perekonomian tanah air. Sampai
saat ini, ekonomi kita masih terjajah. Walaupun data statistik dan angka
pertumbuhan perekonomian naik tinggi seperti yang dikatakan oleh SBY. Namun,,
upah buruh di Indonesia adalah upah yang paling rendah diseluruh dunia.
Kepemimpinan SBY Dinilai Sangat
Mengesankan
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menerima gelar Honorary Degree
of Doctor of Letters dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS),
Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Penganugerahan ini
berlangsung di Hotel Shangri-La,
Kepemimpinan SBY dalam pelayanan publik di berbagai bidang sangat
mengesankan, sebagai advokat perdamaian, demokrasi, islam moderat, dan HAM.
Dalam rilis yang dikeluarkan
NTU, penganugerahan gelar kepada SBY ini merefleksikan suatu pengakuan NTU atas
kenegarawanan SBY serta kontribusinya terhadap Indonesia, khususnya dalam
membangun stabilitas politik, transformasi demokrasi, dan kemajuan ekonomi
nasional.
Presiden SBY merupakan kepala
negara pertama dari Indonesia yang menerima gelar tersebut. Sebelumnya gelar
kehormatan dari NTU juga didapat mantan Presiden India Abdul Kalam dan mantan
Presiden Singapura SR Nathan.
Gelar ini juga sebagai
pengakuan atas kiprah SBY yang dinilai sangat mengesankan dalam pelayanan
publik, yaitu 27 tahun pelayanan militer, 4 tahun menduduki kursi menteri, dan
hampir satu dekade menjadi presiden Indonesia.
Presiden NTU Prof Bertil
Andersson menjelaskan, kepemimpinan SBY dalam pelayanan publik di berbagai
bidang sangat mengesankan, sebagai advokat perdamaian, demokrasi, islam
moderat, dan HAM.
“Sebagai negarawan
internasional, Presiden Yudhoyono telah meningkatkan visibilitas Indonesia
melalui kepemimpinannya dan keterkaitan dalam berbagai acara internasional,
seperti ASEAN, APEC, East Asia Summit, dan G20,” menurut Professor Andersson.
NTU merupakan salah satu
perguruan tinggi terkemuka di Singapura bahkan Asia, menduduki peringkat ke-11
di Asia dan ke-86 di dunia. S Rajaratnam School of International Studies
sendiri menduduki peringkat ke-3 dari 40 top think tanks di Asia.
2.1.6 Kepemimpinan
SBY sebagai Bapak Negara
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono adalah Presiden RI ke enam dan Presiden pertama yang dipilih langsung
oleh Rakyat Indonesia. Sosok presiden yang gemar membaca buku setiap harinya,
Beliau selalu menyempatkan dirinya untuk membaca buku setiap pagi. Beliau pernah
berkata ilmu dan pengetahuan sangat berguna untuk kehidupan kita di masa yang
akan datang. Presiden Yudhoyono sudah berjanji akan mengubah gaya
kepemimpinannya. Selain itu, presiden juga akan meminta hal sama yang dilakukan
oleh seluruh pejabat pemerintah pusat dan daerah yang pada intinya akan
berjuang untuk rakyat.
Presiden mengatakan bahwa gaya
memimpin di sana juga akan berubah, Bagi seorang pepmimpin seperti SBY, kata –
kata dan tindakannya dalam kehidupan sehari – hari adalah sumber kebijakan. Jika
kebijakan seorang pemimpin itu diterima oleh rakyat, berarti kebijakan itu
terkait dengan kesadaran dan kebutuhan fundamental rakyat, demikian pula
sebaliknya. Akibatnya, rakyat menjadi bangga terhadap pemimpinnya.
Bila, SBY dilihat dari sisi
kepemimpinan, manajerial, dan intelektualitasnya. Dia memang tokoh yang selalu
menyedot perhatian banyak kalangan. Karena, bahasa tubuh, bahasa lisan, dan
bahasa kepemimpinannya menyatu dalam perpaduan yang harmonis, memikat, dan
memesona bagi siapa saja yang melihat dan mendengarnya. Kepemimpinannya dari
2004 hingga kini telah membuktikan siapa SBY sesungguhnya. SBY adalah
negarawan, jenderal, ilmuwan, cendekiawan, peacemaker, mentor,
instruktur, dan bahkan pencipta lagu. Tak heran jika menurut beberapa
masyarakat, Capres 2004 - 2014 ini tetap menjadi calon terpopuler daripada
tokoh – tokoh yang lain.
2.1.7 Politik
Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY
Politik luar negeri sebuah
negara merupakan suatu bentuk siasat yang digunakan suatu negara dalam berhubungan
dengan negara lain untuk dapat mencapai kebijakan luar negeri sesuai dengan
kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri yang dianut setiap negara terhadap
negara lain berbeda- beda sesuai dengan kepentingan nasional masing- masing.
Memahami haluan dan bentuk
politik luar negeri suatu negara terutama negara sendiri merupakan suatu hal
yang perlu dilakukan agar mampu melakukan analisis kebijakan secara efektif dan
efisien. Kamis, 16 Februari 2012 lalu diadakan sebuah seminar mengenai politik
luar negeri Indonesia di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina
dengan narasumer utama Dr. Santo Darmosumarto yang merupakan Pembantu Asisten
Staf Khusus Hubungan Internasional Presiden Repulik Indonesia.
Dalam seminar yang bertajuk
Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY’ ini
disampaikan mengenai konteks politik luar negeri RI yang menyangkut aspek
domestik dan aspek kawasan. Dalam aspek domestik termasuk pula mengenai
reformasi dan demokrasi. Semakin stabil dan terkonsolidasi demokrasi di
Indonesia, maka akan semakin terbukanya kesempatan tumbuhnya Islam berdampingan
dengan modernitas. Demokrasi yang berhasil di Indonesia akan memicu demokrasi
di negara- negara lain pula. Demokratisasi dalam politik luar negeri RI
digalakkan melalui peran DPR RI dan juga melalui civitas akademika serta
seluruh anggota masyarakat.
Dalam hal ini peran pers dan
media massa yang terbuka sangat besar dalam hal pembentukan opini publik agar
masyarakat memahami perkembangan luar negeri dan arah perspektif luar negeri
terhadap Indonesia. Masyarakat juga mampu memberi masukan atas isu hubungan
internasional yang perlu diperhatikan Indonesia. Keberadaan otonomi daerah yang
berhasil juga mampu menjadi media promosi Indonesia yang mencerminkan dan
membutuhkan koordinasi antar instansi pemerintahan yang baik.
Pendekatan politik luar negeri yang dilakukan
oleh Presiden SBY memiliki beberapa ciri sebagai berikut:
· Opportunity Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada
secara optimal.
· Win Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah
pihak.
· Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan-
kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.
· Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan
perimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.
· Soft Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam
melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia
dan Australia.
· Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap
negara untuk mengamil hati dan menjalin persahabatan.
2.1.8 SBY dan tantangan politik luar negeri
mekanisme institusi-institusi
pembentukan komunitas. Keduanya didukung second track masing-masing, yaitu
CSCAP dan PECC.
Akhirnya, Indonesia dan Asean
harus pula menjadi anggota yang baik dari komunitas internasional, khususnya di
dalam sistem PBB, yang merupakan sistem global satu-satunya yang kita miliki
dan harus diperkuat oleh seluruh anggota demi tertib internasional. Suatu
tertib internasional harus didukung semua anggota komunitas internasional,
termasuk Asean.
Dalam menghadapi perkembangan
di masa depan, politik luar negeri Indonesia tidak mempunyai pilihan lain
kecuali memperbaiki dan meningkatkan diri dalam mengatasi berbagai tantangan.
Sebagai target jangka pendek dan menengah, prioritas politik luar negeri adalah
meningkatkan kemampuan nasional dan regional. Kontribusi Indonesia ke dunia
internasional kemungkinan besar akan sulit diharapkan.
2.1.9 Kontribusi RI
Kontribusi yang mungkin bagi
Indonesia pada masyarakat internasional hanyalah secara tidak langsung. Ini
berupa perbaikan ekonomi domestik dengan menjalin kerja sama investasi dan
perdagangan.
Untuk memenuhi tantangan ini
tidak mudah. Ini karena sumber dan ragam tantangan politik luar negeri terus
berkembang.
Hanya saja upaya yang dapat
dilakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, beberapa sumber masalah politik
luar negeri terkait dengan pembangunan, misalnya, ekses dari proses kegiatan
ekonomi.
Khusus di bidang lingkungan,
kegiatan ekonomi dan pembangunan dapat menjadi penyebab timbulnya masalah
politik luar negeri. Misalnya, masalah pencemaran asap sebagai akibat kebakaran
hutan. Karena itu, kebijakan dan peraturan pembangunan harus dilandasi
perangkat hukum yang kuat dan tegas agar pelestarian lingkungan dapat tercipta.
Kedua, kemampuan dan usaha
untuk mendeteksi permasalahan secara dini. Suatu prasyarat penting untuk
meningkatkan kemampuan ini, yaitu tersedianya informasi akurat dan terpercaya.
Sumber informasi ini dapat
diperoleh dari berbagai pihak, termasuk sumber nonpemerintah, seperti LSM dan
media. Untuk itu, Indonesia harus lebih membuka diri keikutsertaan aktor
nonpemerintah dalam mengantisipasi berbagai masalah baru, seperti isu domestik.
Ketiga, karena isu lintas
negara telah menembus batas wilayah suatu negara maka koordinasi antarnegara
Asean menjadi penting menghadapi tantangan keamanan regional yang semakin
kompleks, seperti terorisme internasional. Departemen Luar Negeri dengan swasta
dapat bekerja sama di bidang fact finding mission, joint training, exchange
of experts, dan diplomasi dengan tujuan untuk early warning system.
Dari berbagai tantangan di
atas redefinisi politik luar negeri Indonesia akan menjadi tantangan besar.
Masalah-masalah 'baru' dan sifatnya yang tidak terduga, seperti SARS, flu
burung, dan human security lainnya akan menjadi ujian berat pemerintahan
baru SBY, termasuk kredibilitas di mata masyarakat internasional.
Presiden SBY dinilai inkonsisten. Di banyak kesempatan SBY mengemukakan
teori dan idealisasi soal Demokrasi, namun pada kenyataannya mempraktikkan
oligarki politik.
Pengangkatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai pelaksana tugas menteri
keuangan baru-baru ini jadi bukti SBY penganut setia praktik oligarki dan
dinasti politik. Selain menjadi menteri ganda dengan pengangkatan tersebut,
Hatta merupakan besan SBY.
Di Partai Demokrat, praktik oligarki dan dinasti politik yang dijalankan
SBY malah sudah berlangsung lama. SBY menjadi ketua dewan pembina, ketua dewan
kehormatan, majelis tinggi dan ketua umum. Edhie Baskoro Yudhoyono yang
merupakan bungsunya, jadi sekjend. Terbaru, ada kabar SBY akan mengangkat salah
satu adik ipar Ani Yudhoyono, Agus Hermanto, menjadi salah satu wakil ketua
umum.
"Sudah banyak contoh-contoh yang menegaskan sikap inkonsistensi SBY
dalam kaitannya sebagai presiden dan kepala negara. Terakhir, pengambilalihan
Partai Demokrat padahal dia mengintruksikan agar menteri-menteri asal partai
fokus urusan negara," katanya mengingatkan.
"Kelakuan SBY ini merupakan tonjokan paling serius bagi kaum
reformis yang sejak awal kemunculannya, salah satunya adalah menolak
bentuk-bentuk nepotisme," tegas Ridwan.
2.1.11 Politik SBY dan Politik Machiavelli
“Moral dan etika politik presiden jadi gunjingan. Bapak Ketua, anak
Sekjen. Tadinya orang mengira tak akan mungkin SBY mempraktekkan nepotisme.
Berduet dengan Ibas, putranya sendiri sebagai sekjen di panggung politik.
Bukankah ini sama saja mencederai janji reformasi ?”
Tapi perkiraan orang meleset.
Akhirnya terjadi juga sejarah baru di Indonesia. Seorang kepala negara juga
merangkap sebagai ketum partai, ketua Dewan Pembina sekaligus ketua Majelis
Tinggi Partai Demokrat.
Walau rangkap jabatan yang
dilakukan SBY tidak menyalahi aturan hukum, namun hal tersebut menuai kritik.
Kata Adnan Buyung Nasution dilansir Metrotvnews, "Hukum tidak identik
dengan UU. Pelanggaran hukum itu termasuk nilai moral dan etika. Menurut saya,
presiden sekarang sudah melanggar hukum. Sebab dia sudah bersumpah untuk
melaksanakan UUD selurus-lurusnya. Jangan dia melanggar sendiri dengan
merangkap jabatan lain.”
Sebagai kepala negara dengan
gelar akademis, SBY tentu paham makna etika dan moral politik. Terlebih lagi
SBY sendiri sebelumnya melarang para menteri untuk mengurusi partai dan harus
lebih fokus mengurus negara. Namun SBY justru melanggar larangannya sendiri.
Bukan itu saja. SBY juga tidak konsisten dengan menunjuk dua menterinya sebagai
pengurus vital di partainya. Apapun alasannya, inkonsistensi itu sendiri
mengesankan ketidak-acuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika politik.
Niccolo Machiavelli (1469-1527), adalah filsuf
dan ahli politik dari Italia. Salah satu teorinya yang terkenal adalah
bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Di dalam bukunya Il Principe,
Machiavelli berpendapat bahwa politik dan moral adalah dua hal yang tidak
saling berkaitan. Yang dikedepankan adalah raja harus sukses dalam
mempertahankan kekuasaannya. Etika politik ala Machiavelli adalah bahwa segala
yang baik, adalah segala hal yang dapat memperkuat kekuasaan raja.
Bagi Machiavelli, mempersoalkan
legitimasi moral kekuasaan bukanlah hal penting. Yang terpenting adalah
bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan. Machiavelli menginginkan negara
yang kuat, sehat, dan tidak korup. Untuk menuju tujuan ini, terlebih dahulu
raja harus mengamankan kekuasaannya.
Ironinya adalah untuk
mewujudkan negara yang tidak korup, ajaran Machiavelli justru menawarkan
cara-cara manipulatif. Jika perlu dengan menggunakan kekuatan senjata dan uang.
Bahkan menurut Machiavelli, demi stabilitas negara raja boleh melalukan
kekejaman, asal dilakukan dengan tepat. Bagaimana mempertahankan kekuasaan,
adalah prinsip paling mendasar dalam ajaran politik Machiavelli.
PENUTUP
3.1.1
Kesimpulan
Presiden
terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo, ingin mempercepat implementasi
sembilan program nyata yang dijanjikannya bersama Jusuf Kalla atau yang dikenal
sebagai "Nawa Cita". Salah satu caranya adalah dengan membentuk Tim
Transisi. Dengan pembentukan Tim Transisi, Jokowi menginginkan proses transisi
kekuasaan dari SBY kepada dirinya berjalan mulus.Tim Transisi Jokowi-JK mendapat
kritikan dari Pemerintahan SBY bahwa Tim Transisi melekukan sesuatu tanpa ada
koordinasi dari pemerintahan SBY, Presiden SBY
menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-JK yang langsung masuk ke tiap
kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep transisi yang digadang, menurut SBY,
tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan kepemimpinan. tetapi Tim Transisi
Jokowi-JK akan memperbaiki koordinasi tersebut.
Deputi Tim Transisi,
Hasto Kristianto, menuturkan, pihaknya akan menerima semua kritikan yang
dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap tim transisi.
Terkait kritikan itu, tim transisi akan memperbaiki mekanime koordinasi. Sebenarnya
pihaknya tidak ada niatan sama sekali untuk mencampuri pemerintahan SBY.
Menurut dia, pihaknya hanya ingin meminta data-data, terkait program yang harus
dilanjutkan, atau ditambahkan oleh pemerintahan Joko Widodo - JK nantinya.
Peningkatan citra pemerintah ini
tampak senada dengan bertahannya citra Presiden dan tingkat kebanggaan publik
terhadapnya. Dengan kata lain, keberadaan dan setting politik Presiden sejauh
ini masih menjadi kekuatan penopang wibawa pemerintahan di mata masyarakat.
Jajak pendapat menunjukkan citra Presiden pada triwulan ini cukup tinggi, yakni
54,5 persen, jauh di atas citra pemerintahan sebesar 39,2 persen. Posisi itu
bisa menjadi berubah dengan sejumlah perkembangan terbaru.
Sejauh mana pemerintahan SBY memenuhi kebutuhan, menyelesaikan
persoalan, dan mengembalikan rasa keadilan publik akan memengaruhi rapor
kinerja pemerintahan SBY di tahun terakhir masa pemerintahan SBY.
3.1.2
Saran Dan Kritik
Penulis
menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun
isi materinya. Untuk itu penulis sangat terbuka atas saran dan kritikan dari
pembaca demi kebaikan makalah dan penulis untuk dimasa yang akan datang.
Penulis berharap makalah ini dapat dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa kita.
DAFTAR PUSTAKA
Faisal,
Sanafiah. 1989. Sistem Politik Indonesia,
CV. Rajawali. Jakarta
Karim M, Rusli. 1991. Perjalanan Partai Politik di Indonesia :
Sebuah Potret Pasang Surut, CV. Rajawali. Jakarta.
LP3ES. 1995. Analisa Kekuasaan Politik di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES
Indonesia. Jakarta
Al-Qura`an , Surat Al-Ma-idah [5]: 18
Al-Qura`an ,
Surat Ali Imran [3]: 26
Tidak ada komentar:
Posting Komentar